Juknis BOS Tahun 2019 dan Format Pelaporan BOS


Pengertian BOS

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,  pemeliharaan   sarana   dan   prasarana,   uang   lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan  dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada Bab V di Juknis BOS Tahun 2019.

Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua satuan pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi satuan pendidikan swasta, juga harus memiliki izin operasional.

Besar dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut:
1.  SD/SDLB                               :  Rp   800.000,-/peserta didik/tahun
2.  SMP/SMPLB/Satap/SMPT        :  Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun

Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost) dari biaya operasi satuan pendidikan tidak tergantung pada jumlah peserta  didik,  maka  pemerintah  menerapkan  kebijakan  khusus  untuk satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 orang. Kebijakan khusus tersebut adalah dengan memberikan besar alokasi dana BOS minimal  sebanyak  60 peserta  didik, baik untuk satuan pendidikan tingkat  SD  maupun  tingkat  SMP.  Mekanisme  penetapan  alokasi  untuk
satuan pendidikan yang menerima kebijakan alokasi minimal selengkapnya diuraikan pada bab selanjutnya.

Waktu Penyaluran Dana BOS

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari- Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) sehingga proses pengambilan dana BOS oleh satuan pendidikan mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penyaluran dana BOS kepada satuan pendidikan dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester.

Alokasi  final  dana  BOS  tiap  satuan  pendidikan  yang  digunakan sebagai dasar untuk perhitungan dan penyaluran kekurangan/ kelebihan salur triwulan berjalan didasarkan data Dapodikdasmen dengan ketentuan sebagai berikut:

       i.   Triwulan  1  (Januari-Maret)  didasarkan  pada  Dapodikdasmen tanggal 30  Januari;
      ii.    Triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 April;
     iii.   Triwulan 3 (Juli-September) dan triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal30 Oktober.

Penyaluran Dana BOS

Dana BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD secara triwulanan (tiga bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut:
1.    Triwulan 1 (Januari-Maret) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di bulan Januari;
2.    Triwulan 2 (April-Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April;
3.    Triwulan 3 (Juli-September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli;
4.    Triwulan 4 (Oktober-Desember)  dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober.


PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

Secara umum, laporan pelaksanaan program mencakup statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  telah  menyediakan  software/perangkat  lunak untuk  membantu  satuan  pendidikan  dalam  menyusun  laporan  keuangan tingkat     satuan   pendidikan.

A.  Pelaporan

Tingkat Satuan Pendidikan

     i.        Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

RKAS  ditandatangani  oleh  Kepala  Sekolah,  Komite  Sekolah  dan khusus untuk satuan pendidikan swasta ditambah Ketua Yayasan. Dokumen ini disimpan di satuan pendidikan dan diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pergeseran RKAS pada semester kedua dan revisi Perubahan RKAS pada Triwulan ke 4 Oktober-Desember. Oleh karena itu satuan pendidikan dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester.

RKAS perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima satuan pendidikan

   ii.        Pembukuan

Satuan pendidikan diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh satuan pendidikan untuk program BOS. Pembukuan yang digunakan dapat dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Buku yang digunakan adalah sebagai berikut.

                i.   Buku Kas Umum (BKU)
Buku Kas Umum ini disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Pembukuan dalam Buku Kas Umum  meliputi  semua  transaksi  eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga:

Kolom Tanggal: diisi dengan tanggal transaksi penerimaan atau pengeluaran dana

Kolom Kode Rekening: diisi kode rekening pada setiap transaksi

Kolom Nomor Bukti: diisi dengan Nomor Bukti belanja pengeluaran dana BOS

Kolom Uraian: diisi dengan uraian kegiatan atau uraian belanja pengeluaran 

Kolom Penerimaan: dari penyalur dana (BOS atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank.

Kolom Pengeluaran: adalah pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran pajak.

Buku Kas Umum harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang  dicatat didalam Buku Kas Umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku Pembantu Kas (BP-KAS), Buku Pembantu Bank (BP-BANK), dan Buku Pembantu Pajak (BP-PAJAK). Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di satuan pendidikan dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

            ii.       Buku Pembantu Kas (BP-KAS)

Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di satuan pendidikan dan diperlihatkan kepada pengawas, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

         iii.        Buku Pembantu Bank (BP-BANK)

Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (saldo bank bulan lalu, baik cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani  oleh Bendahara  dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di satuan pendidikan dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

         iv.        Buku Pembantu Pajak (BP-PAJAK)

Buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak, saldo Pajak, serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh satuan pendidikan untuk program BOS, satuan pendidikan perlu memperhatikan hal-hal berikut:

Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan  tulis tangan atau menggunakan komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan menata - usahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah.

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan  Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.

Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta.

Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran   harus diserah-terimakan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima.

          v.        Buku Pembantu Rincian Objek Belanja (BP-ROB)

Mencatat semua pengeluaran yang dilengkapi dengan kode dan bukti-bukti fisik Nota kwitansi belanja untuk selanjutnya disimpan di satuan pendidikan dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

         vi.        Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJB)

Dari  semua  sumber  dana  yang  dikelola  satuan  pendidikan  pada periode yang sama. Laporan ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan  bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS yang tercantum dalam Permendagri tentang Pengelolaan BOS. Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

        vii.        Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a)

Laporan ini merupakan rekapitulasi dari 11 komponen penggunaan dana BOS dan disusun berdasarkan RKAS. Laporan ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

      viii.        Opname Kas (Formulir BOS-K7b) dan Berita Acara Pemeriksaan Kas (Formulir BOS-K7c)

Setiap bulan Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara/Pemegang  Kas. Sebelum penutupan BKU, Kepala Sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di satuan pendidikan (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (buku tabungan satuan pendidikan). Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan   bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya.

Setelah pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah/Pemegang Kas menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Bukti pengeluaran

a.      Setiap  transaksi   pengeluaran   harus  didukung   dengan  bukti kuitansi yang sah;
b.     Bukti pengeluaran  uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak dikenai bea meterai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-
c.      Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
d.     Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
e.      Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara;
f.       Segala jenis bukti pengeluaran  harus disimpan  oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

Pelaporan

a.      Setiap   kegiatan   wajib   dibuatkan   laporan   hasil   pelaksanaan kegiatannya.
b.     Laporan  penggunaan  dana  BOS  di  tingkat  satuan  pendidikan meliputi laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7a) dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS.
c.      Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku   Pembantu   Pajak   beserta   bukti   serta   dokumen pendukung bukti   pengeluaran   dana   BOS   (kuitansi/ faktur/ nota/ bon dari vendor/ toko/ supplier) wajib diarsipkan oleh satuan pendidikan  sebagai  bahan  audit.  Setelah  diaudit,  maka  data tersebut dapat diakses oleh publik.
d.     Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.


Hal yang harus dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah sebagai berikut:

a.  Rekapitulasi  realisasi penggunaan  dana  BOS  (Formulir  BOS-K7A)  harus dilaporkan  oleh setiap  satuan  pendidikan  tiap triwulan  melalui laman www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan penggunaan dana BOS tiap triwulan disimpan di satuan pendidikan untuk bahan pemeriksaan.
b.     Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
c.      Lembar pencatatan pengaduan.

Baca juga tata cara pelaporan BOS online >>> disini <<<.
                      
Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban tiap triwulan disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.

Untuk format Pelaporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana BOS, saya akan memposting pada postingan selanjutnya.

Demikian terima kasih semoga bermanfaat.

Berlangganan update artikel terbaru :

Belum ada Komentar untuk "Juknis BOS Tahun 2019 dan Format Pelaporan BOS"

Posting Komentar

Tinggalkan Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel